•  
  • Pusat Informasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang
Selasa, 19 Maret 2019 - 20:15:30 WIB
Pemimpin (Tanpa) dengan Mahkota
Diposting oleh : Fisip
Kategori: Artikel Dosen - Dibaca: 97 kali

Pemimpin (Tanpa) dengan Mahkota

Oleh : Yenrizal

(Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi dan Dosen UIN Raden Fatah)

 

Kisruh soal posisi jabatan Walikota Palembang sepertinya terus bergulir. Pasca ditahannya Romi Herton oleh KPK tanggal 10 Juli 2014 lalu, wacana tentang siapa yang berhak duduk di kursi Palembang 1 menghangat. Saat ini posisi itu dijabat oleh Plt Walikota yang diangkat dari Wakil Walikota Palembang, sampai dengan adanya keputusan hukum tetap. Belakangan, keluarnya MA No 04/P/KHS/2014 tentang putusan perkara uji pendapat yang pernah diajukan DPRD Palembang beberapa waktu lalu, semakin meramaikan isu ini.

Bola sekarang berada di DPRD Kota Palembang untuk menyikapi putusan yang dikeluarkan MA tersebut. Selanjutnya mekanisme hukum yang akan berjalan, siapa yang syah menurut aturan hukum, dialah yang akan duduk sebagai pemimpin Palembang. Kita tidak perlu berpolemik panjang soal ini, biarlah aturan hukum yang berbicara. Ada hal yang lebih menarik untuk dibicarakan, yaitu soal legitimasi sosial dan kaitannya dengan kredibilitas komunikator politik.

Jabatan sebagai Walikota ataupun Wakil Walikota, adalah sebuah jabatan politik dan terkait dengan publik yang luas. Oleh karenanya, seorang Walikota adalah seorang aktor sekaligus seorang komunikator politik. Kesuksesan dalam menjalankan tugas akan dipengaruhi oleh seberapa besar atau seberapa kuat ia mampu menampilkan sosok aktor yang berkualitas, berpihak pada rakyat, dan terpenting mampu membangun integritas dirinya di mata publik. Integritas diri adalah syarat mendasar untuk bisa menjadi seorang Walikota yang akan legitimate secara sosial maupun secara politis.

Integritas menjadi pondasi utama kekuatan seorang pemimpin, yaitu aktor politik. Dasarnya ada pada kontrak sosial, kontrak yang tidak hanya berlandaskan pada aturan legal formal dalam tatanan hukum semata. Disinilah legitimasi sosial itu terlihat, yaitu pemimpin tidak semata-mata legitimate secara hukum positif, tetapi juga pada norma-norma umum yang dipercaya publik (Scott, 2001).

Pada konteks pemilihan pemimpin politik secara demokrasi, termasuk Walikota Palembang, legitimasi formal seorang pemimpin sudah terlihat ketika ia menjalani proses pemilukada dan kemudian memenangkannya. Orang yang mendapatkan suara terbanyak, maka dia yang legitimate secara formal. Tetapi, menang dalam hitungan suara bukan sebuah jaminan bahwa ia telah diakui dan memiliki integritas di mata publik, karena ada sisi lain yang harus diperhatikan yaitu, norma-norma, soal etis, nilai-nilai, termasuk budaya yang berkembang di masyarakat. Bisa saja ia telah mendapatkan legitimasi formal, tapi belum tentu secara sosial. Jika ini tidak bisa didapatkan kedua-duanya, maka yakinlah, sang aktor akan mengalami beban politik dan beban mental selama melaksanakan tugasnya, bahkan mungkin seumur hidup.

Legitimasi secara sosial dan formal inilah yang bisa dimaknai sebagai mahkota bagi seorang Walikota. Ia akan menjadi kekuatan dalam bertindak, menjadi peringan langkah dan tindakan yang akan dilakukan. Ia juga akan jadi simbol yang mendapatkan pengesahan dari masyarakat. Tanpa mahkota, Walikota akan sulit menegakkan kepala di hadapan publiknya, karena tidak memiliki legitimasi secara sosial, walau secara hukum itu diperolehnya.

Ketika hasil pemilukada Palembang tahun 2013 lalu menuai gugatan dan kemudian keputusan KPU Palembang dianulir di tingkat MK, soal legitimasi ini mulai tercium. Lebih nyata lagi, saat Ketua MK sendiri ditangkap KPK atas dugaan penyuapan pada proses Pemilukada Palembang dan kemudian divonis seumur hidup. Logika sederhana, yang disuap dan menyuap tentu adalah salah, keduanya akan berkaitan.

Sementara dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, memakai sistem pasangan dalam satu paket (walikota dan wakil walikota).  Saat Walikota tersandung kasus hukum, dimana kasus ini menjadi tangga utama untuk dia terpilih sebagai Walikota,  logikanya tentu ini terkait pula dengan Wakil Walikotanya. Mungkin saja dan bisa jadi sang Wakil Walikota tidak terlibat dalam kasus itu, namun dengan logika sederhana bisa dipahami keduanya tidak bisa naik sendirian, satu yang bersalah akan berefek pada yang lainnya. Ini konsekuensi pasangan satu paket.

Ketentuan hukum positif mungkin memang harus menempatkan sang Wakil sebagai Plt Walikota, sampai adanya status hukum tetap terhadap Walikota yang tersandung kasus. Tetapi besar kemungkinan, beban moril dan beban psikologis akan dialami oleh Plt Walikota. Beban terbesar adalah saat harus berhadapan dengan opini publik yang tentu saja masih menghormati nilai-nilai dan norma-norma umum mengenai legalitas pejabat publik, yang dalam banyak hal dituntut tanpa cela sedikitpun.

  Walikota membutuhkan mahkota, karena ia adalah pejabat publik, aktor sekaligus komunikator politik. Sebagai seorang komunikator politik yang baik dan mampu hadir di tengah-tengah publik, harus memiliki sisi Ethos yang mumpuni. Gagasan klasik dari Aristotelian tentang ethos ini, tetap aktual sampai sekarang, dimana Ethos akan bicara soal personal branding, sisi kepribadian, sisi integritas, dan sisi kepercayaan dari publik. Sementara jika melihat dari beban psikologis yang diemban, sebagaimana kasus di Palembang saat ini, akan sangat sulit bagi sang pemimpin untuk tampil dengan ethos yang kuat. Dalam posisi normal, jika mengacu pada filsafat Aristoteles, seorang manusia tidak akan mampu tampil maksimal, jika memiliki beban moril dan psikologis yang berhubungan dengan kepercayaan publik.

Apalagi untuk level kota Palembang yang dicanangkan sebagai kota internasional, kota yang digadang-gadangkan akan senantiasa siap dalam melaksanakan berbagai kegiatan internasional, kota yang diharapkan mampu berbicara banyak di tingkat nasional bahkan dunia. Dibutuhkan seorang pemimpin publik yang juga seorang komunikator politik handal, memiliki sisi ethos yang kuat, dan terutama memiliki integritas yang diakui oleh publik. Karena itu, perlu sosok pemimpin yang serius dan memang betul-betul bisa tampil dengan rasa percaya diri yang kuat.

Untuk Indonesia, bisa ditemukan beberapa sosok pemimpin daerah yang punya ethos tinggi, dan itu ternyata diapresiasi oleh publik. Walikota Surabaya Rismatriningsih, Joko Widodo saat masih menjabat Walikota Solo, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, termasuk H Alex Noerdin dan Herman Deru di OKUT. Mereka adalah orang yang naik dengan latar belakang kuat dan minim beban moril atau psikologis.

Bagaimana Palembang ke depan? Apakah DPRD Palembang bisa mengambil keputusan bijak yang tidak mengedepankan nuansa politis dan kepentingan semata? Ataukah DPRD akan mengedepankan sisi etika sosial di masyarakat dan memadukannya dengan etika moral dalam hukum? Kita tunggu saja. Yang jelas kita yakin bahwa apapun keputusan yang diambil, bagi warga Palembang secara umum, masyarakat ingin yang terbaik, yaitu Walikota dengan “Mahkota”, bukan pemimpin dengan beban moril atau psikologis.

 

Tulisan ini sudah pernah dipublikasikan di HU Sriwijaya Post, 20 Januari 2015



Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)