•  
  • Pusat Informasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang
Selasa, 19 Maret 2019 - 20:13:14 WIB
Mulailah Pendidikan Lingkungan di Pantai Timur
Diposting oleh : Fisip
Kategori: Artikel Dosen - Dibaca: 28 kali

Mulailah Pendidikan Lingkungan di Pantai Timur

(Tambahan untuk Taufik Wijaya)

Oleh : Dr. Yenrizal, M.Si.

(Doktor Komunikasi Lingkungan FISIP UIN Raden Fatah)

 

 

                Sebuah ulasan bernas, dituliskan oleh Taufik Wijaya, jurnalis lingkungan hidup, di Berita Pagi (4-5/01/2017) lalu. Ulasan yang membahas dinamika Pantai Timur Sumatera, khususnya berkaitan dengan dialektika masyarakat dengan alam, serta intervensi berbagai kebijakan. Cukup lengkap jabarannya, setidaknya berbagai data dan roadmap perjalanan kehidupan di wilayah tersebut disuguhkan. Sebagai penutup, opini tersebut “menggugat” pola pembenahan kawasan pantai timur yang selama ini dilakukan, yang dianggap tidak menyentuh akar masalah. Taufik menyarankan, beban itu ada pada sektor pendidikan. Semacam revolusi mental, kira-kira begitu.

                Secara historis, kawasan Pantai Timur Sumatera memang memiliki sejarah panjang aktifitas masyarakat dengan alam. Jika dalam beberapa waktu belakangan, masyarakat lebih akrab dengan kawasan Pantai Barat Sumatera, justru Pesisir Timur dari dulu sudah dikenal dan dikelola secara arif oleh komunitas setempat. Setidaknya, itu terjadi dalam periode sebelum 1970-an. Setelah itu, eksploitasi dan pengerukan kekayaan pantai ini, menjadi wabah yang menjadi virus mematikan. Virus ini menjalar demikian cepat, masuk dan kemudian mempengaruhi warga-warga yang hidup di jaman itu. Itulah yang dibahas oleh Taufik Wijaya, sehingga solusinya juga harus semakin dalam dan mengena.

                Persoalan historis dan dinamika yang terjadi sudah dibahas banyak. Saya tidak akan masuk ke wilayah itu, tetapi sambungan dari gagasan tersebut menjadi sangat penting, yaitu apa yang harus dilakukan? Ini sangat krusial karena akan berhadapan dengan berbagai persoalan mendesak. Kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, kekeringan, adalah fenomena yang sudah didepan mata, bahkan sudah saban hari dilakukan. Sementara masyarakat dan berbagai perusahaan juga hidup dan beraktifitas di kawasan tersebut.

                Jika diibaratkan orang yang sakit gigi, berobat ke dokter, maka biasanya dibutuhkan dua solusi penting, penghilang rasa sakit dan mengatasi sumber penyakit. Biasanya dokter akan memberikan obat penghilang sakit, diminum, cespleng, tapi begitu reaksi obat habis, gigi kembali berdenyut. Dokter juga tak mau mencabut gigi yang masih sakit, tunggu hingga tak terasa lagi, baru dicabut. Biasanya pula, setelah sakit hilang, si pasien lupa atau tak lagi datang ke dokter. Begitulah dan sakitpun terus datang.

                Analogi tersebut agaknya punya kemiripan dengan kasus Pantai Timur, kendati tidak identik. Efek terbesar dari eksploitasi kawasan kaya gambut tersebut adalah kebakaran dan kabut asap. Solusinya, api dicegah dan dipadamkan jika sudah muncul. Itulah obat penghilang sakit. Tapi apakah itu menyentuh akar masalah, mencabut penyebab dasarnya? Tentu saja tidak. Disinilah perlunya upaya sistematis, terstruktur dan komprehensif untuk menata kawasan strategis tersebut, karena jika tidak, ia hanya akan jadi proyek tahunan belaka.

                Dalam artikelnya, Taufik mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Pantai Timur terkait dengan tiga macam perlakuan masyarakat yaitu, lahan gambut sebagai sumber kayu, lahan gambut untuk kegiatan perikanan, udang, kebun kelapa sawit, dan pertanian, serta lahan gambut yang ditimbun untuk dibangun rumah, usaha, dan sebagainya. Intinya, kawasan gambut sebagai kawasan yang punya nilai ekonomis bagi manusia. Itulah yang terjadi, dan semua karena generasi yang hidup sekarang adalah generasi dalam pola tersebut. Tak bisa juga disalahkan.

                Sedikit mempertajam analisis tersebut, saya teringat gagasan dari Florr (2004), bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu terkoneksi dengan yang lainnya, alam juga tahu mana bagi dirinya yang terbaik, serta segala sesuatu pasti menuju tempat yang lain, tak ada yang menghilang begitu saja. Gagasan Florr ini ingin menjelaskan bahwa alam punya hak hidup, dan itu harus dihargai. Alam bukan hanya milik manusia, tapi juga untuk alam itu sendiri. Memandang alam hanya dari sudut pandang manusia belaka, jelas melanggar prinsip ini, dan itulah yang terjadi selama ini.

                Pendapat Florr menjadi relevan dengan kasus Pantai Timur, dimana segalanya dilakukan untuk mengeksploitasi kawasan tersebut. Generasi sekarang, adalah generasi yang hidup dalam wilayah eksplorasi tersebut. Sampai sekarang ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan dianggap sesuatu yang memang sudah begitulah seharusnya. Padahal sebagaimana dikatakan Florr,  bahwa no free luch, tak ada makan siang yang gratis terhadap lingkungan. Ada aksi akan ada reaksi, begitulah alam.

                Oleh karena itu, solusi yang bisa ditawarkan juga adalah solusi dua sisi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, itulah yang dilakukan satgas, BRG, TRG dan unsur masyarakat yang ada saat ini, selain juga merancang untuk jangka panjang. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk menyelamatkan kondisi sesaat saja, penghilang rasa sakit. Sayangnya pula, solusi ini seakan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak berkutat di wilayah diskusi, debat, dan rencana. Agaknya satgas yang dikomandoi TNI yang cukup menunjukkan progress. Artinya, wilayah penyelesaian sesaat belum pula maksimal.

Untuk jangka panjang, maka solusinya bukan lagi soal teknis lingkungan semata, atau sekedar mengelola kanal dan air. Jangka panjang akan berhubungan dengan manusia yang beraktifitas di kawasan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan manusia-manusia tersebut merasa bagian dari kawasan gambut, menjadikan mereka sebagai orang yang bisa memaknai gambut secara arif? Tidak mudah dan tidak akan sebentar, karena ini berhubungan dengan keunikan manusia itu sendiri. Ini bisa jadi investasi masa panjang, yang hasilnya akan diperoleh sekian tahun kedepan.

Pendidikan seperti apakah yang bisa diberikan? Gagasannya tetap pendidikan lingkungan yang mengarah pada perubahan pemaknaan, perubahan sudut pandang. Banyak pihak yang terlibat disini, mulai dari institusi pendidikan formal pada semua level dan kapasitasnya. Misal, level pendidikan dasar akan bicara soal kesadaran kawasan gambut secara praktis, apa adanya. Level pendidikan menengah sudah masuk pada upaya apa yang bisa dilakukan masyarakat. Pendidikan tinggi sudah bicara soal keterlibatan masyarakat dan inovasi. Sementaras sektor pendidikan informal, bisa bicara tentang tindakan nyata masyarakat, pengawasan, dan bagaimana berkreasi dalam ruang yang seimbang. Sektor ini bisa dikatakan tidak mengharuskan adanya struktur yang baku, tapi membangun struktur dari realitas yang ada.

Kedua sektor ini (formal dan informal), sebaiknya saling berkolaborasi, memadukan pengetahuan teoritis dengan pengalaman secara praktis. Sebagai payung, itulah Prasasti Talang Tuwo dari warisan Sriwijaya. Ini bisa dimunculkan karena ini terhubung dengan gagasan para nenek moyang. Akan sangat baik, dan memang itu sudah seharusnya, kolaborasi dan keterlibatan semua institusi, untuk “mengeroyok” kawasan gambut ini. Dinas Pendidikan, Lembaga Pendidikan Tinggi, LSM, masyarakat sipil, harus bersama-sama melakukan hal tersebut. Tanpa ini semua, tak akan ada hasil nyata yang bisa diperoleh, terutama dalam sepuluh tahun ke depan. Kerusakan lingkungan akan semakin parah, dan kawasan Pantai Timur akan semakin merana.

Bisa disarikan bahwa inilah pendekatan budaya, yang sejauh pembangunan dilakukan di republik ini, selalu diabaikan. Masyarakat kita diajak dan didorong untuk tercerabut oleh akar budayanya sendiri. Jika masalahnya adalah budaya, maka solusinya juga budaya. Logika yang sederhana sebetulnya.

                Memang, pendekatan-pendekatan sporadis, termasuk juga pendekatan sosial yang katanya berbasis kearifan lokal, tetap diperlukan. Ia harusnya berjalan seimbang, seiring, dan saling melengkapi. Minimal, jika di sekolah atau di kampung, diajarkan, jangan menimbun kawasan gambut, maka di lapangan langkah itu sudah terlihat gejalanya. Jika anak-anak dididik jangan membakar lahan, maka sepulang dari sekolah mereka bisa lihat bahwa orang tua mereka atau perusahaan yang beroperasi disekitarnya, sudah mulai meninggalkan bakar-bakaran tersebut. Ada korelasi positif, begitulah kira-kira.

                Tidak mudah memang, karena kita bicara soal manusia. Apalagi kawasan Pantai Timur sangatlah seksi dan strategis, baik dari sisi ekonomi, hankam, dan bahkan nasionalisme. Karena itu, pendekatan hukum yang tegas juga perlu didorong. Contoh-contoh konkrit sangat diperlukan, sehingga kita tidak sibuk hanya menyusun rencana atau beretorika semata soal lingkungan, apalagi memandang alam sebagai proyek. Jangan-jangan kita malah dikutuk oleh para leluhur, yang sudah sejak ratusan tahun lalu memberi peringatan, “kalau tidak bisa memperbaiki, tidak merusakpun jadilah.”

Tulisan ini sudah pernah dimuat di HU Berita Pagi, 16 Januari 2017

 



Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)