•  
  • Pusat Informasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang
Selasa, 19 Maret 2019 - 20:11:43 WIB
MENIMBANG DEMOKRASI DI 10 ULU
Diposting oleh : Fisip
Kategori: Artikel Dosen - Dibaca: 221 kali

MENIMBANG DEMOKRASI DI 10 ULU

Oleh : Yenrizal

(Fasilitator SDP dan Dosen UIN Raden Fatah)

 

                Kamis (22/1/2015), puluhan kios pedagang di kawasan pasar 10 Ulu dibongkar paksa aparat dari Pemkot Palembang, dengan alasan tidak punya IMB dan menyalahi tata ruang kota. Kendati warga bersikukuh bahwa mereka menempati bangunan tersebut dari membeli kepada PD Pasar, namun aparat dari Pemkot bergeming. Maka lagi-lagi, yang jadi korban langsung dari semua peristiwa tersebut, tetap masyarakat (pedagang di Pasar 10 ulu).

                Apapun dalihnya, tertipu atau tidak (karena warga mengaku sudah membeli secara resmi dari PD Pasar, namun kemudian dibantah oleh Dirut PD Pasar sendiri), yang jelas warga pemilik kios adalah yang paling dirugikan. Ketika usaha baru akan dimulai, dana telah dikeluarkan, tiba-tiba musnah seketika.

                Persoalan tertipu atau tidak, memang jadi dilematis. Pihak PD pasar berdalih bahwa mereka tidak pernah menjual wilayah tersebut, tetapi warga yang minta dibangunkan secara permanen. Pihak PD Pasar mengaku tidak tahu menahu soal izin. Soal pembongkaran sendiri itu urusan Satpol PP (Kabar Sumatera, 23/1/15). Sementara warga mengaku punya surat jual beli yang lengkap dari pengelola Pasar 10 Ulu.

                Disinilah tampak sekali bagaimana paradigma berpikir pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Logika berpikir yang digunakan adalah logika mengatur dan memaksa. Dasarnya adalah apa yang tampak di depan mata, terutama ketika fenomena itu sudah sangat-sangat nyata. Mengatur berdasarkan sesuatu yang nyata, identik dengan logika pemerintahan yang pragmatis, bertindak ketika sesuatu sudah dianggap salah atau menyalahi.

                Kita bisa lihat, mendirikan bangunan di sebuah pasar ataupun di pinggir jalan utama, bukanlah pekerjaan sembunyi-sembunyi. Semua orang yang lewat bisa lihat aktifitas tersebut. Sejak awal dibangun sampai selesai, prosesnya pastilah terang benderang. Maka banyak pertanyaan muncul, kenapa Pemkot Palembang baru membongkar setelah bangunan selesai? Kenapa sedari awal pihak PD Pasar tidak menelusuri apa yang terjadi? Kalaulah memang ada oknum PD Pasar yang “bermain”, kenapa tidak dari awal ditelusuri? Bukankah fisik bangunan itu sangat-sangat nyata?.

                Satu jawaban untuk semua itu, mengacu pada pandangan Ndraha (2001), yaitu pemerintahan yang memakai logika mengatur dan memaksa. Masyarakat adalah objek pembangunan, bukan subjek. Partisipasi hanya bisa dimaknai, ketika Perda atau aturan lainnya, terlaksana penuh. Partisipasi bukan pada keterlibatan masyarakat, tapi kepatuhan terhadap aturan. Saat ada hasil aktifitas masyarakat yang melanggar aturan, harus ditindak tegas. Persoalan apakah itu karena ada oknum ditubuh pemerintah yang mendorong masyarakat berbuat salah, itu urusan lain. Yang jelas, warga dianggap bersalah, sama sekali bukan korban.

                Disinilah tampak fenomena demokrasi tersebut, dimana harusnya dipegang nilai kesetaraan, transparansi, keadilan. Bagi pedagang, demokrasi akan dipandang sebagai keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Semua ini diawali dari kejelasan aturan main yang ada. Demokrasi bagi mereka adalah, saat mereka akan membuat kios atau membangunnya, kemudian membayar pada pihak yang mereka sangat yakin sekali adalah perwakilan pemerintah, yaitu PD Pasar, hingga kemudian bangunan itu terwujud dan mereka boleh berjualan dengan aman.

Sebaliknya, sudut pandang Pemkot Palembang, melihat posisi dan lokasi bangunan fisik. Bila itu dianggap tidak sesuai aturan tata kota, apalagi tanpa IMB, harus dibongkar. Apabila dalam proses itu, ternyata ada oknum di tubuh Pemkot yang terlibat, itu akan diurus secara terpisah. Yang jelas, menurut tatanan prosedur demokrasi, bangunan fisik para pedagang sudah dianggap salah.

Sekali lagi yang dirugikan dan jadi korban adalah para pedagang. Efeknya sangat panjang. Ekonomi keluarga, pelunasan pinjaman dari bank, hilangnya harapan, rasa trauma, akan jadi sebuah tekanan batin dan mental sangat besar. Sementara mereka sendiri harus tetap mengaku sebagai warga kota Palembang. Sisi humanis seperti inilah yang kerap diabaikan oleh logika pemerintah yang mengatur dan memaksa.  Logika yang menunjukkan dengan jelas bahwa demokrasi yang dipertontonkan di 10 Ulu itu sangat prosedural, dan mengabaikan substansinya.

 

Tulisan ini sudah pernah diterbitkan di Kabar Sumatera, 27 Januari 2015



Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)