•  
  • Pusat Informasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang
Selasa, 19 Maret 2019 - 20:09:01 WIB
Hari Bumi dengan Lanskap Budaya
Diposting oleh : Fisip
Kategori: Artikel Dosen - Dibaca: 23 kali

Hari Bumi dengan Lanskap Budaya

Oleh : Dr. Yenrizal, M.Si

(Doktor Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah)

 

 

Kamis ini (23/3), kembali momentum hari bumi datang. Peringatan yang sebenarnya lebih ditekankan pada keinginan untuk mengajak semua makhluk kembali merenung terhadap bumi dengan segala isinya, tentu sebaiknya tidak berlalu begitu saja. Memang tidak diperlukan berbagai seremonial, upacara, ataupun ritual-ritual, namun sekedar menundukkan kepala, merenung dan mengingat kembali seberapa besar kecintaan kita kepada bumi ini sudah diberikan, agaknya patut juga dilakukan. Terpenting lagi, perlu sedikit berpikir bahwa bumi ini kompleks, dengan segala keanekaragaman yang sudah diciptakan Tuhan. Bumi bukan hanya untuk manusia, tapi untuk segala yang ada didalamnya.

Ancaman besar terhadap bumi adalah prilaku manusia. Ini tidak bisa dibantah, karena manusialah yang terus melakukan berbagai tindak tanduk, aktifitas, dan kegiatan yang menempatkan bumi sebagai objek semata. Terus bertambahnya populasi manusia, kebutuhan yang makin meningkat, ruang yang semakin dibutuhkan, membuat bumi jadi sasaran eksploitasi. Begitulah, sebagaimana pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai.

Sekian banyak prilaku negatif terhadap bumi, menimbulkan malapetaka terhadap manusia itu sendiri. Sudah jadi rahasia umum bahwa setiap kemarau selalu ancaman kebakaran dan kabut asap sudah mengintai. Di kala musim hujan, ancaman banjir dan tanah longsor, sudah menunggu pula. Data BNPB sudah menyebutkan bahwa 695 peristiwa malapetaka yang terjadi dalam kurun waktu 2017 saja, yang baru berjalan 3 bulan, yang terdiri dari banjir, tanah longsor, puting beliung, dan abrasi. Jika dilihat statistik lebih jauh lagi, tampak pula bahwa trend itu cenderung meningkat. Intinya manusia sudah merasakan akibat dari prilaku negatif terhadap bumi tersebut.

Sebagai perimbangan bisa kita lihat beberapa data tentang prilaku manusia terhadap bumi, yang bisa dilakukan secara legal (didasarkan aturan hukum) ataupun tindakan individual yang secara tidak sadar sudah merusak bumi. Pertama, soal perubahan tutupan lahan di Sumsel, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 40% (data Forum DAS Sumsel). Kedua, soal pertambangan yang cenderung merusak ekosistem di Sumsel, ketiga, soal perluasan perkebunan kelapa sawit yang merusak habibat asli yang sudah menembus satu juta hektar lebih, belum lagi perusahaan HTI. Keempat,  soal perusakan lahan gambut. Luas lahan gambut mencapai 1.475.444 Ha, dan terbakar 2015 mencapai 897.520 Ha kelima, keenam dan seterusnya akan banyak lagi daftar aktifitas manusia yang tidak ramah terhadap bumi.

Apakah selama ini tidak pernah ada upaya untuk menjaga bumi? Ada, dan bahkan terus dilakukan. Tetapi perimbangan upaya perbaikan dengan upaya perusakan, justru tidak berimbang, atau lebih tepatnya keseimbangan antara yang punya niat baik dengan yang tidak, jomplang sekali. Di level nasional pemerintah sudah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dan TRG untuk provinsi. Terdapat pula undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang cagar budaya, keharusan untuk melengkapi dokumen AMDAL, bahkan ada yang membuat peraturan daerah larangan menimbun rawa. Di level masyarakat sipil, juga banyak bermunculan lembaga peduli lingkungan, yang mengadvokasi masyarakat, mengawal kebijakan, sampai pada pemberdayaan masyarakat. Tapi toh, semua bagai angin, berlalu begitu saja.

Dalam kacamata saya, ada satu perspektif yang terlupakan dalam memandang bumi yang kemudian terimplementasikan ke ranah program, itulah yang disebut perspektif budaya. Lanskap bumi ini adalah lanskap budaya, itu perlu diperjelas dahulu, bukan semata-mata lanskap ekonomi, lanskap sosial, lanskap pertanian, ataupun lanksap benda mati ala lanskap teknik semata. Lanskap yang dimaksudkan disini, bisa meminjam konsep dari Rob (1979) yang mengatakan bahwa lanskap adalah suatu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik, termasuk komponen pengaruh manusianya. Semua punya kepentingan terhadap lanskap tersebut.

Lanskap budaya diawali dengan asumsi bahwa semua peradaban bersumber dari bumi ini. Apakah itu berbentuk tradisi, artefak, aktifitas ekonomi, sosial, dan sebagainya, memiliki relevansi dengan bumi yang ada. Manusia memegang pionir dalam mengelola ini, karena manusialah yang memiliki kemampuan dinamis untuk melakukan semua hal. Jika hewan dan flora cenderung tumbuh sesuai insting, maka manusia tumbuh dengan berpikir yang membuatnya dinamis. Oleh karena itu, manusia yang baik sudah pasti akan menyesuaikan peradaban yang dibangun dengan budaya dan keyakinan yang dimiliki, yang menyesuaikan dengan dinamika bumi yang ditempati.

Sederhananya seperti ini, jika komunitas tersebut berada pada lingkup bumi yang dominan air dan rawa, maka mereka akan membangun peradaban berbasis air dan rawa. Rumah panggung, transportasi air, menjaga kanal dan mengatur saluran air, adalah budaya-budaya yang muncul karena adaptasi dengan bumi. Sebaliknya jika berada di wilayah pegunungan, tanah keras, mereka akan membangun rumah berbasiskan kondisi daerah. Ini budaya yang dibangun sejak turun temurun. Prasasti Talang Tuwo di Sumatera Selatan, tahun 684 M lalu, sudah berkata demikian, penataan ruang berbasiskan realitas alam dan kemudian membentuk budaya masyarakat perairan, menjadi jati diri masyarakat Sumsel.

Lantas, kerusakan demi kerusakan kemudian terjadi. Setidaknya bisa kita urutkan dari mulainya paham developmentalism yang digadang-gadang semasa orde baru, dilegalkan melalui berbagai aturan, dan disosialisasikan lewat ragam media massa. Pembangunan harus berorientasi kemajuan, dan kemajuan itu ditandai pula dengan seberapa besar kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, dan kekayaan itulah yang harus dikeluarkan. Lewat paham pembangunan diajaklah masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi SDA, hingga kemudian terbentuklah karakter masyarakat pengeksploitasi SDA. Itulah buah yang sekarang kita nikmati.

Dorongan eksploitasi ini semakin kuat, saat akhir 1980-an, ekspansi perkebunan kelapa sawit masuk ke berbagai daerah. Godaan buah penghasil minyak ini, membentuk pula karakter masyarakat monokultur, satu bentang lahan ditanam satu jenis tanaman. Tak bisa disalahkan jika kemudian masyarakat berbondong-bondong menanamnya, hingga saat ini. Kelapa sawit dan tanaman karet menjadi primadona, walau dalam saat tertentu petani begitu tertekan karena harga bukan mereka yang menentukan.

Gerakan revolusi hijau yang masuk sekitar tahun 1970-an, ikut pula mendorong karakter masyarakat yang serba instan. Konsep bibit unggul, bisa dipanen cepat, bersawah bisa dua kali bahkan tiga kali setahun, mekanisasi pertanian, membentuk masyarakat yang serba cepat dan materialistis. Alhasil, tak ada lagi lahan pertanian yang tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia, tak ada gotong royong sebagai perekat sosial di masyarakat. Mengelola lahan pertanianpun sudah menjadi bentuk persaingan tersendiri. Sikap komunal dan subsisten masyarakat, secara perlahan bergeser.

Tak heran jika berbagai upaya penyelamatan lingkungan belakangan ini menjadi sia-sia, kalau tak bisa dikatakan mubazir, alih-alih sebagai proyek semata. Titik fokusnya adalah pada karakter ekosistem di lingkungan itu, termasuk manusia. Sifatnya memang sedikit abstrak, karena bukan pada eksosistem secara fisik. Selama ini kecenderungan upaya penyelamatan lingkungan dari sisi perspektif ekonomi, sosial, rekayasa lingkungan fisik, pertanian, biologi, dan sebagainya. Di satu sisi, pendekatan ini tetap diperlukan, tetapi di sisi lain harus ada kolaborasi, terutama perspektif budaya.

Apa itu perspektif budaya ? Sulit memang mendefinisikan secara konkrit, karena sifatnya memang abstrak. Tetapi setidaknya bisa diurutkan dari makna lingkungan (bumi) ini bagi manusia. Pertama, bumi yang berguna bagi semua makhluk hidup, kedua, keterpenuhan pangan semua makhluk hidup yang ada dibumi, ketiga, semua makhluk hidup sehat dan terhindar segala penyakit, keempat, kehidupan yang damai dan tenteram, lima, manusia berhati luhur dan cerdas.  Kelima hal di atas adalah nilai yang harus dibangun dan dijiwai. Konkritnya seperti apa? Banyak hal yang bisa dilakukan dan didiskusikan. Intinya kira-kira, bangun keseimbangan dan jangan melawan bentang alam, walaupun dengan alasan rekayasa teknologi.

Melakukan pembenahan dan penataan wilayah berdasarkan lanskap budaya memang bukan pekerjaan sebentar. Kita bicara soal manusia dan makhluk hidup lain dalam sebuah lanskap, yang proses evolusinya bisa bertahun-tahun. Tetapi, jika tidak dimulai sejak hari ini, waktu akan terus berjalan. Toh, bumi bukan untuk kita semata, tapi untuk diwariskan pada anak cucu di masa datang.

 

Tulisan ini sudah dimuat di HU Sriwijaya Post, 22 Maret 2017

 



Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)